MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga PAUD yang didirikan memenuhi standar kualitas pendidikan dan dapat memberikan layanan terbaik bagi anak usia dini. Beberapa hal yang penting diperhatikan sebelum mendirikan lembaga PAUD adalah terkait dengan landasan hukum dalam pendirian PAUD, jenis lembaga yang bisa didirikan, dan mekanisme pendirian PAUD.

1. Landasan Hukum Pendirian PAUD

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pendirian lembaga PAUD antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa dan negara. Hal ini menegaskan tentag definisi pendidikan secara umum, termasuk pendidikan di PAUD. Oleh karena itu penyelenggaraan atau pendirian PAUD harus direncanakan, tidak asal menghimpun anak didik dan pendidik tetapi juga segala aspek pendukung pendidikan barmutu, karana setiap anak berhak mendapat pendidikan bermutu.

Selanjutnya pada ayat 14 UU No 20 tahun 20023 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pada pasal 51 dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan berdasrakan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah, dan pada pasal 55 disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini masyarakat dapat mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Untuk mendirikan satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh izin pemerintah, dengan syarat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan. Hal ini tercantum pada bab XVII tentang pendirian satuan pendidikan, pasal 62 UU Sisdiknas No 20/ 2003 

Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Jenis Lembaga PAUD yang Bisa Didirikan

PAUD terdiri dari berbagai bentuk satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat 1 UU Sisdiknas No 20/2203 bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau infotmal. Secara rinci jalur pendidikan formal disebutkan pada ayat 3 yaitu berbentuk taman Kanak Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan berntuk lain yang sederajat. Adapun pendidikan anak usia dini pada jalur non formal ditegaskan pada ayat 4, berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat, dan jalur pendidikan non formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan.

3. Mekanisme Pendirian Lembaga PAUD

Untuk mendirikan lembaga PAUD, perlu mengikuti prosedur berikut:

a. Persiapan Awal

1. Studi Kelayakan
• Menganalisis kebutuhan PAUD di wilayah yang akan didirikan.
• Melihat potensi calon peserta didik dan keberlanjutan lembaga.
• Mempertimbangkan sumber daya, seperti tenaga pendidik, fasilitas, dan pendanaan.
2. Menentukan Bentuk dan Status PAUD
• Memilih apakah PAUD akan berbentuk formal (TK/RA) atau nonformal (KB, TPA, SPS).
• Menentukan apakah lembaga bersifat swasta, negeri, atau berbasis komunitas.
3. Menyiapkan Sumber Daya
• Tenaga pendidik minimal lulusan D-4/S1 bidang PAUD atau memiliki sertifikasi pendidik PAUD.
• Sarana dan prasarana sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan anak.
• Pendanaan, baik dari swadaya masyarakat, donasi, atau bantuan pemerintah.

b. Pengajuan Izin Pendirian

Proses pengajuan izin pendirian PAUD dilakukan melalui dinas pendidikan setempat dengan menyiapkan dokumen berikut:

1. Proposal Pendirian yang berisi:
• Nama lembaga PAUD.
• Visi dan misi.
• Tujuan dan manfaat pendirian PAUD.
• Rencana program pembelajaran.
• Susunan organisasi dan tenaga pendidik.
• Sumber pendanaan dan rencana anggaran.
2. Dokumen Administrasi
• Surat permohonan pendirian kepada dinas pendidikan setempat.
• Akta pendirian dari notaris (jika berbadan hukum).
• Surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa.
• Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat setempat.
• Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Verifikasi dan Evaluasi

Setelah dokumen diajukan, dinas pendidikan akan melakukan verifikasi dengan langkah-langkah berikut:

• Pemeriksaan kelayakan lokasi, bangunan, dan sarana prasarana.
• Evaluasi kurikulum dan sistem pembelajaran yang akan diterapkan.
• Wawancara dengan pengelola dan tenaga pendidik.
• Pengecekan legalitas administrasi.

d. Penerbitan Izin Operasional

Jika hasil verifikasi memenuhi persyaratan, dinas pendidikan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Izin Operasional PAUD, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pembinaan oleh penilik/ pengawas PAUD selama kurang lebih 6 bulan atau satu semester, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan Izin Operasional. 

e. Pengelolaan dan Pengembangan PAUD

Setelah izin operasional diperoleh, satuan PAUD dapat mulai beroperasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

• Pengelolaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar nasional PAUD.
• Monitoring dan evaluasi berkala oleh dinas pendidikan.
• Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bagi PAUD yang menerima dana hibah atau bantuan dari pemerintah.
• Pengembangan program untuk meningkatkan mutu layanan, seperti pelatihan guru dan peningkatan fasilitas.

4. Tantangan dalam Pendirian Lembaga PAUD

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam proses pendirian PAUD antara lain keterbatasan dana, terutama bagi PAUD yang berbasis komunitas atau masyarakat. Selain itu ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas terutama di daerah bahkan di daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam mendirikan satuan PAUD. Sebagian pendidik direkrut tidak berdasarkan latar belakang pendidikan, melainkan berdasarkan kesediaan mereka dalam mendidik anak-anak karena pengalaman seperti sebagai kader, atau karena tidak ada pekerjaan lain.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya PAUD seringkali menjadi tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu, serta proses perizinan yang cukup lama di beberapa wilayah menyebabkan satuan PAUD menyelenggarakan pendidikan tanpa pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. 

Namun demikian berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan masyarakat atau komunitas tertentu untuk mendirikan satuan PAUD, didukung oleh rasa tanggungjawab moral terhadap anak-anak yang berada di lingkungan sekitar dengan harapan apabila mereka bermain di satuan PAUD, akan mendapatkan pengalaman belajar, bersosialisasi dengan anak lainnya, dan mendapatkan pengetahuan dasar, dibandingkan jika mereka hanya bermain di rumah atau lingkungan sekitar.

5. Strategi Mempermudah Pendirian PAUD

Mengingat bahwa mendirikan PAUD itu tidak mudah, terutama apabila pendiri adalah komunitas masyarakat dengan modal pendanaan yang terbatas. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menggandeng mitra dan donatur untuk pendanaan awal, melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PAUD, dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses perizinan.

REFERENSI

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan